home about project archives id place




















Catatan Pandemik Covid-19, Demokratisasi Pengetahuan dan Kembalinya Otoritarian

oleh: IACC ADMIN | Sosial Budaya | 3 Bulan lalu

Sekedar catatan pendek refreksi 1 tahun pandemik global

Wuhan, merupakan wilayah dari Provinsi Hubei di Chin; tempat strategis titik temu antara wilayah barat dan timur di Tiongkok. Wuhan juga tempat berdirinya Republik Rakyat Tiongkok setelah Dinasti Qing; dinasti terakhir yang berkuasa di Tiongkok hingga Wuhan juga dikenal sebagai Kota Pahlawan.

Pada akhir Desember 2019, Wuhan dikenal luas di seluruh pemberitaan dunia karena wabah virus yang kemudian dikenal covid-19, dan diyakini kasus pertama muncul pada 17 November 2019, meski dokter setempat baru menyadari menghadapi wabah pada bulan Desember 2019 dan ilmuwan mulai memetakannya pada pertengahan Januari 2020.

Di Indonesia sendiri kasus pertama covid-19 terkonfirmasi pada Senin 2 Maret 2020, pada saat Presiden RI mengumumkan ada 2 orang,-ibu dan anak positif terjangkit virus corona. Wabah yang awalnya dianggap “lelucon” oleh para petinggi negeri karena dianggap wabah biasa dan ditanggapi enteng bahkan terkesan meremehkan.

Jika dihitung dari kasus pertama di Wuhan per 17 November 2020 sudah melewati masa satu tahun pandemik global, sementara di Indonesia sendiri per-24 November 2020 menempatkan sebagai peringkat kasus corona tertinggi di Asia Tenggara. Kabar yang tentu tidak nyaman ditengah merosotnya ekonomi yang konon telah membuat negeri ini mengalami resesi juga negara-negara lain di dunia.

Demokratisasi Pengetahuan
Tidak lama sebelum kasus corona merebak, pemerintah sedang gencar-gencarnya dengan pembangunan infrastruktur,- meski disana sini dari berbagai fakta masih mengabaikan persoalan kelestarian lingkungan,-terlihat dari tidak nampaknya uji publik kebijakan serta maraknya protes dari pegiat lingkungan, dan mengkampanyekan revolusi 4.0 sebagai dunia baru yang faktanya berbanding terbalik dengan penguasaan teknologi; kegagapan data dan informasi dari pemerintahan desa sampai tingkat pusat, seperti halnya persoalan data KTP yang tak pernah tuntas. Ya begitulah faktanya, reformasi birokrasi masih omong kosong, seperti halnya UU Pemajuan Kebudayaan No.5 Tahun 2017 yang pasti akan bertabrakan dengan berbagai hal regulasi pembangunan jika memang serius di-implementasikan.

Hal menarik selama pandemik covid19 adalah fakta masyarakat yang bergotong-royong saling membantu sesama berbagi banyak hal termasuk pengetahuan yang tiba-tiba menjadi terbuka lebar dan membuka berbagai pembelajaran baru yang mungkin sebelum masa pandemik menjadi barang mahal; berbayar. Seketika semua orang “terpaksa” belajar banyak hal melalui dunia virtual yang sebenarnya aplikasi tersebut sudah lama tersedia namun menjadi “familiar” saat ini. Berbagai inovasi pun bermunculan termasuk inisiasi-inisiasi masyarakat yang ingin “berbagi” tidak terkecuali di semua bidang keilmuan dan pengetahuan. Ini akhirnya meruntuhkan peran program pra-kerja dari pemerintah yang ternyata kalah oleh kemandirian pegiat literasi.

Kembalinya Otoritarian
Ditengah pandemik dan himpitan ekonomi masyarakat juga terjadi kepiluan di negeri ini, berbagai demontrasi dan kritik kebijakan serta represi penguasa sampai pada “represi digital”,-menurut pengamat menandai kemunduran demokrasi di Indonesia. Era yang seharusnya tidak perlu terjadi karena telah melewati era reformasi tahun 1998, kekacauan politik tak berkesudahan hingga pada kehidupan masyarakat bawah.

Begitulah Indonesia hari ini.

bds