home about project archives id place




















KOMPLEKS BUDAYA

oleh: IACC ADMIN | Sosial Budaya | 2 Tahun lalu

Oleh: Edy Utama

Sebagai warga Sumatera Barat tentu saja saya bangga, jika di negeri ini akan ada sebuah kompleks budaya berdiri megah. Apa lagi ketika mendengar kompleks budaya tersebut terinspirasi oleh kemegahan gedung Opera House di Sydney dan Esplanade di Singapura. Kedua gedung (Opera House dan Esplanade) ini merupakan dua tempat yang dianggap termegah di benua Asia dan Australia. Berbagai pertunjukan dunia dipagelarkan secara berkelanjutan di sana, karena ditopang oleh sebuah sistem industri budaya dan pariwisata yang kuat. Jadi kedua gedung pertunjukan ini tumbuh dan berkembang, bukan karena kemegahannya saja, tetapi terutama karena adanya sebuah sistem industri budaya yang menyangganya.

Membayangkan kemegahan kedua gedung tersebut, sambil merenungkan kembali rencana gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno membangun kompleks budaya dengan biaya di atas satu triliun, saya justru merasa semakin prihatin. Keprihatinan ini seperti berkelindan dengan rasa kawatir, karena apa yang direncanakan ini menurut saya bukanlah jawaban dari situasi kultural kita yang masih compang camping. Proyek prestisius ini mungkin belum diperlukan untuk Sumatera Barat satu atau dua dekade ke depan, terutama jika dilihat dari pola kebijakan dan strategi kebudayaan yang dianut serta diamalkan oleh pemerintahan kita.

Contoh yang paling aktual untuk menjelaskan penolakan saya ini, dapat dilihat dari apa yang terjadi di komplek Taman Ismail Marzuki Jakarta dewasa ini. Kompleks kesenian yang dikenal dengan sebutan TIM didirikan gubernur Ali Sadikin tahun 1968, dengan dukungan penuh tokoh-tokoh seniman Indonesia. Sekarang di sana berdiri sebuah gedung pertunjukan megah yang diberi nama Teater Jakarta. Teater Jakarta berdiri di atas kawasan yang sebelumnya merupakan tempat berdirinya tiga buah gedung pertunjukan, yakni Teater Arena, Teater Tertutup dan Teater Terbuka. Dari ketiga gedung inilah lahir sejumlah seniman besar pertunjukan Indonesia, antara lain W.S. Rendra, Arifin C. Noer, Putu Wijaya dan banyak nama yang lainnya, serta terjadinya terjadinya proses revitalisasi seni pertunjukan rakyat (seni Tradisi) seperti Srimulat, Wayang Orang dan seni tradisi lainnya.

Namun dengan kehadiran Teater Jakarta yang diresmikan tahun 2010, setelah bilangan tahun terbengkalai, aktivitas kesenian dari seniman pertunjukan justru semakin sepi. Dengan biaya penggunaan yang begitu mahal, Teater Jakarta seperti tak mampu tersentuh oleh kalangan seniman kreatif, kecuali yang mampu membangun manajemen pertunjukan berbasiskan industri atau pasar. Untuk menggunakan Teater Jakarta, setiap kelompok sekurang-kurangnya harus merogoh koceknya tidak kurang dari seratus juta rupiah, sesuai dengan aturan retribusi yang ditetapkan Pemda DKI. Tujuh puluh juta untuk hari pelaksanaan dan 30 juta untuk satu hari persiapan. Bayangkan Pemda DKI yang mempunya APBD lebih dari 70 trilyun, masih tetap memungut biaya pemakaian Teater Jakarta yang dibangun dari uang rakyat tersebut. Biaya operasional gedung Teater Jakarta memang mahal, dan itu belum termasuk biaya artistik yang harus dikeluarkan oleh seniman pertunjukan.

Contoh yang lebih sederhana adalah Gedung Pertunjukan Huriah Adam di kampus ISI Padangpanjang. Untuk menggunakan gedung pertunjukan sesuai dengan standart teknis, antara lain harus menggunakan dua arus listrik, yakni dari PLN dan genset, yang satu untuk lighting dan satu lagi untuk sound-system, maka untuk biaya genset saja diperlukan dana sekitar 6-7 juta rupiah. Dengan kondisi seperti ini, siapakah seniman pertunjukan di Sumatera Barat yang mampu membuat pertunjukan di gedung megah seperti yang dibayangkan gubernur Irwan Prayitno? Selama ini Taman Budaya sebagai perpanjangan tangan Pemerintah Sumatera Barat, jika ada kelompok yang dimasukan sebagai program, maka mereka hanya akan menerima bantuan produksi tidak akan lebih dari 5-6 juta. Ini gambaran riil dari kehidupan seniman pertunjukan di Sumatera Barat. Sponsor, sponsor dari mana? Jika ada sponsor paling-paling hanya akan dapat satu atau dua juta rupiah. Itupun dengan “mengemis” ke sana-kemari.

Contoh lain yang mungkin cukup relevan adalah kecendrungan negara-negara industri, terutama di Australia dan Eropa. Kebetulan pertengahan bulan Mei tahun lalu, saya diundang Australia Arts Council dan difasilitasi oleh Biro Diplomasi Budaya, Departemen Luar Negeri dan Perdagangan Australia untuk kunjungan seni budaya, yang diberi nama Sydney Caravan. Selama seminggu saya dengan sekitar 30 orang aktivis seni budaya dari Eropa, Asia dan dari Australia sendiri diajak mengunjungi sejumlah art centre (pusat kesenian), dan hebatnya kami justru tidak dibawa ke gedung Opera House yang terkenal itu. Kami hanya diperkenalkan pada gedung-gedung pertunjukan, galeri dan public arts space, yang kecil-kecil, yang tersebar di Kota Sydney. Ada yang bekas pabrik, ada bekas gudang, rumah dan juga ruang-ruang publik yang tersebar di pemukiman penduduk. Contoh lain, insya-Allah bulan Oktober dan November tahun ini, saya dengan kelompok musik Talago Buni akan melakukan tour ke Eropah. Dari sekian banyak pertunjukan, sebagian besar pertunjukan justru akan diadakan di jaringan gedung pertunjukan kecil (Klangkosmos) diberbagai kota di Jerman, yang kapasitas penontonya hanya sekitar 200 orang. Mungkin apa yang dikatakan Schumacher sangat tepat small is beautiful (kecil itu indah).

Berdasarkan catatan-catatan di atas, mungkin sebaiknya gubernur Irwan Prayitno berpikir ulang tentang rencana membangun culture centre, yang pasti akan membutuhkan biaya pembangunan serta biaya pemeliharaan dan operasional yang besar jika komplek budaya ini selesai nantinya. Apakah Sumatera Barat mampu dan mau mengucurkan dana besar secara berkelanjutan untuk proyek ini? Berdasarkan pengalaman yang ada selama ini, saya sejujurnya tidak bisa percaya atas kemampuan daerah mengelola proyek seperti ini.

Jika boleh mengusul, dana persiapan pembangunan culture centre yang dialokasikan dalam APBD Sumatera Barat tahun 2015 ini sebesar 13 milyar, dapat dirubah penggunaannya untuk merenovasi Taman Budaya yang ada sekarang, yang sebetulnya sudah punya master-plane. Teater Terbuka yang berlumut, dan sejak selesai dibangun tidak banyak digunakan, direnovasi kembali, karena secara disain dan artistik cukup memadai untuk sebuah pertunjukan, baik pertunjukan seni modern maupun tradisional. Renovasi Teater Terbuka ini tidak akan mahal. Atau, digunakan untuk memberikan dukungan pada seniman-seniman Sumatera Barat, baik seniman perupa, seniman seni pertunjukan, seniman sastra atau kelompok seni pertunjukan tradisi ke pentas-pentas nasional dan dunia, sehingga mereka menjadi duta-duta budaya yang bermartabat dan akan mengharumkan nama Sumatera Barat. Potensi seniman-seniman Sumatera Barat sangat besar untuk bertarung di pentas seni nasional dan dunia, dan biayanya tidak akan sampai milyaran rupiah.

Banyak ramalan, dan kelihatannya sudah terbukti, bahwa di Abad 21 seni dari Asia, termasuk Indonesia akan mewarnai pentas seni di dunia. Atau, jika ingin mengamalkan azaz keadilan dalam membangun peradapan melalui seni, tidak ada salahnya gubernur Irwan Prayitno mulai memikirkan dan merancang gedung-gedung pertunjukan kecil yang representatif di setiap kota atau daerah di Sumatera Barat. Sampai saat ini kota-kota dan daerah di Sumatera Barat belum ada gedung pertunjukan yang represiatif, kecuali di kampus ISI Padangpanjang dan Ladang Tari Nan Jombang di Padang sebagai hasil inisiatif seniman.

*Tulisan ini pernah dipublikasikan di harian Singgalang Padang.