home > column > detail
16 November 2015



Réndra Melihat Indonesia dari Cibolérang

diposting oleh: admin

Oleh : Herry Dim

Izinkan, catatan ini bermula dan hanya bermodal sebuah peristiwa alit, tidak ahéng apalagi héboh, melainkan kejadian biasa-biasa saja seperti berikut ini.

Tidak sekali atau dua kali Mas Willy (demikian panggilan kami kepada Rendra) bersama Kén Zuraida berkenan bertandang bahkan menginap di Cibolérang. Salah satu di antaranya, datanglah berombongan bersama beberapa penyair, sehingga kedatangannya menjadi terasa terlalu besar bagi rumah kami yang terlalu kecil. Kami ngobrol. Setelah sekian lama tersadari Remco Campert tak tampak di antara yang hadir.

“Mana Remco,” tanya Mas Willy sambil diikuti yang lain melihat-lihat ke sekeliling. Mas Willy beranjak dan melenggang untuk mencari Remco. Sekian menit kemudian, meréka datang kembali, Mas Willy mendekati saya dan berkata dengan gaya seperti berbisik: “Dik Herry, masyarakat di kampung sebelah sana itu kelihatan padat sekali, siapakah mereka?” Sebuah pertanyaan yang menunjukan Mas Willy dan Remco ternyata berjalan-jalan hingga ke kampung sebelah.

Pertanyaan tersebut, ternyata “bersambung” dengan pertanyaan-pertanyaan lain di dalam obrolan lain serta waktu dan tempat berbéda. Hampir semuanya muncul tak terduga, semisal penyataan dan pertanyaan: “meréka itu kehidupannya berbéda sekali dengan warga di perumahan tempat tinggal Dik Herry, bagaimana kehidupan meréka? Apa saja profési atau pekerjaan meréka?”

Mengingat sang penanya adalah Réndra yang salah satu tulisannya adalah “Tradisi dalam Kebudayaan,” 2) maka pertanyaannya menjadi terasa tidak lagi sederhana. Sebatas lingkup forum ngobrol, saya sampaikan jika kompléks tempat saya tinggal itu merupakan “perkampungan baru,” penghuni umumnya adalah pendatang dari berbagai daérah, dari berbagai profési yang berbéda-béda, serta berasal dari berbagai kota lain. Sementara perkampungan yang ditunjuk Mas Willy adalah perkampungan asli masyarakat setempat meski kemudian bercampur juga dengan pendatang baru. Yang menarik, urai saya dalam obrolan, perkauman atau perkampungan tersebut berjajar dengan perkauman lain yang penamaan wilayahnya berdasarkan pekerjaan dan hasil produksinya. Sepanjang jalan Caringin itu adalah blok aci (perkauman yang memproduksi kanji), blok kupat (memproduksi ketupat atau pun cangkangnya saja), blok béas (daérah tempat perdagangan beras). Adalah pula blok témpé dan blok tahu yang masih satu rumpun tapi kini sudah terbelah jalan.

Di sela berlangsungnya obrolan, saya sendiri merasa seperti baru disadarkan bahwa di sebuah wilayah sekecil itu, ternyata terdapat dua peradaban dan kebudayaan yang sangat berbéda. Satu daérah dengan daérah lainnya itu tidak berbatas, tidak berbénténg, satu sama lain bisa saling aksés, sebagian di antaranya saling kenal; tapi satu sama lain memiliki pola hidup kekerabatan, cara hidup, cara menyelesaikan masalah, hingga cara berbagai éksprési yang berbéda. Sesegera itu pula terasa bahwa teori “Benturan Peradaban” (The Clash of Civilizations) yang mengurai ihwal idéntitas budaya dan agama sebagai sumber konflik pasca-PD II karya Samuél P. Huntington, itu terlalu besar, terasa sebagai pandangan mata burung, tanpa ditél. Sementara Rendra, seperti halnya kejadian di Cibolérang, cenderung selalu ada upaya untuk melihat dari dekat, memasuki manusianya, bahkan melihat dari dalam. Di dalam “Tradisi dalam Kebudayaan,” Réndra antara lain menyempatkan memotrét “kaki” sebagai metafor sekaligus nyatanya anggota tubuh, petikannya:

Sebagai contoh misalnya, seorang yang berkuasa melanggar étika tepo seliro “ya selamat,” tapi kalau orang biasa menginjak kaki orang lain, maka akan dikatakan “Aduh Bung, masak kenapa kaki saya diinjak kan sakit, nanti kalau kaki anda diinjak bagaimana?”
“Oh ya, ya maaf, saya tidak sengaja.”
Tetapi kalau orang yang berkuasa, atau orang kaya, atau orang kuat, menginjak kaki orang lain, kemudian ia ditegur, “aduh kaki saja terinjak, nanti kalau kaki Anda diinjak bagaimana”
“Oh, boleh kalau berani, silahkan menginjak kaki saya.”
“Oh Maaf, bukan begitu maksud saya,” yang diinjak malah mohon maaf.

**
Izinkan untuk kembali ke blok aci, blok kupat, blok béas, blok témpé, blok tahu. Sejumlah nama dengan wilayahnya tersebut menunjukan bahwa kita memiliki adat berkaum berdasarkan “kerja dan produksi.” Ini berkait dengan adat atau sistem penamaan daérah lain seperti ciawi (kemungkinan asalnya daerah penghasil bambu), cikudapateuh (diduga tempat perawatan kuda yang cedera), lio genténg (diduga daérah penghasil tanah liat untuk pembuatan genténg), ciburial (diduga asalnya berupa sumber air). Lantas cipeuyeum, cibalong, cibatu, cibitung, cidadap, cijambé, cijeruk, cikadu, cipanas, cisalak, cisurupan, dan banyak lagi.

Jika dugaan-dugaan tersebut benar dan kemudian merujuk téori “pangkal dan suprastruktur” seperti digambarkan Karl Marx, 3) maka perkauman-perkauman tersebut “ada” bersama kebudayaannya. Tapi kemudian datanglah peradaban baru. Désa-désa yang semula berlandas kepada perkauman, adat, kerja, dan produksi mulai terpotong-potong dan bahkan berganti dengan nama yang sama-sekali baru seperti De Green Mutiara Residence, Bandung Technoplex Living, Dwipa Puri Residence, Buana Hill Top View Residence, Andaru Residence, dan sebagainya.

Hunian-hunian baru ini, secara arsitéktural dan penataan lingkungannya, memang lebih tertata dan lebih nyaman bagi lingkungannya sendiri. Tapi, khususnya di dalam pembicaraan kita, semuanya tumbuh tanpa memperhatikan oriéntasi perkauman atau sistem désa yang telah ada. Negara sesungguhnya telah mencoba mengatur, setidaknya dengan UU no. 22 tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005, 4) tapi pertumbuhan hampir semua “perkampungan baru” tersebut tidaklah mengindahkan “asal usul dan adat istiadat setempat .“ Lagi dan mau tak mau, pemetaan atara yang asli dan yang baru ini bisa tampak jelas jika dilihat dengan kacamata perbédaan kelas seperti dirumuskan Marx: yang asali menjadi berposisi sebagai prolétar bahkan lumpen-prolétar yang menggelandang atau paling tidak menjadi pengemudi ojég, sementara pendatang baru tergolong atau menjadi berposisi sebagai borjuis kecil (petty bourgeoisie) hingga borjuis.

Indikasi baru, kaya dan atau berkekuatan modal, serta ada kalanya mendapatkan pula dukungan politis (dukungan pemerintahan setempat hingga dukungan média), tak ayal menjadi kuat dan bahkan menjadi pusat oriéntasi baru. Pada wilayah-wilayah yang saling beririsan, masyarakat lamanya kerap “mengejar” untuk berlaku “seolah” seperti masyarakat baru. Maka terjadilah hégémoni kultural seperti yang dikemukakan Antonio Gramsci. 5) Ini yang membuat gaya dan cara hidup orang Cibarégbég berusaha keras menjadi seperti orang Jakarta yang dilihatnya melalui télévisi. Bahkan, karena sejatinya “lain” dan “tidak mungkin,” acapkali terjadi moda penempatan yang berlebihan (super-imposed) dengan angan-angan “mengatasi” yang ditirunya.

Pertumbuhan désa atau kota baru seperti gambaran di atas, itu nyaris terjadi di mana-mana bahkan menjadi tipikal pertumbuhan perkotaan di seluruh Indonesia. Sampai sejauh ini, mémang, belumlah terdapat bukti terjadinya “Benturan Peradaban” dalam skala besar seperti disitir Huntington, kecuali perang atau kerap dipérhalus dengan istilah tawuran antar-kampung seperti yang pernah terjadi di sejumlah wilayah. Tidak ada atau belum terjadi, jika kita berkenan menggunakan ilmu sosial atau budaya manapun, itu tidak berarti “nihil” melainkan mungkin sedang mengendap hingga pada waktunya kelak menjadi ledakan besar. Atau bisa pula bertransformasi ke dalam bocoran-bocoran kecil semisal sejumlah tingkah laku manusia “Indonesia baru” di jalan raya, pola-laku berpolitik, meraih gelar kesarjanaan, hingga moda-moda maraknya prakték korupsi. Oriéntasi yang semula berpokok pada “kuasa dan kepatuhan kepada adat” kini telah hilang, akibatnya terjadilah “penyimpangan kuasa” (anomali kekuasaan), setiap orang per-orang menjadi seperti punya kuasa atas diri dan penguasaan terhadap orang lain. Yang kecil menjadi mentang-mentang kecil, demikian halnya yang besar menjadi mentang-mentang besar. Seperti halnya di jalanan, kuasa sepeda motor dengan prinsip kuasa “merasa kecil”nya dan truk besar dengan kuasa kebesaran tubuhnya, hukum diabaikan dan yang muncul adalah adab serobotan. Pola hidup “serobotan” di jalanan pun terjadi di tataran pola-laku berpolitik, meraih gelar kesarjanaan, dan tentu saja moda-moda prakték korupsi yang tegas-tegas atas kuasa yang dipegangnya itu digunakan untuk merampok hajat orang banyak. Bahkan kuasa menjalankan agama cenderung mengatasi kuasa agamanya itu sendiri, ini pula yang banyak menimbulkan berbagai tindak kekerasan atas nama agama.

Suka atau pun tak suka, di sekeliling kehidupan kita sekarang ini sesungguhnya tengah berlangsung anomali sosial; suatu fénoména dalam masyarakat yang ditandai dengan berbagai perilaku yang menyimpang dari nilai dan norma yang (sebelumnya pernah) ada, hampir di segala lini kehidupan bergésér menjadi téndénsi-téndénsi perilaku irasional. Sekali lagi, suka atau pun tak suka, itulah peradaban baru yang kita dapat akibat kegagalan simétri sosial/budaya.

**
Bénténg terakhir dari “adat” tentulah hanya bersisa pada masyarakat “pinggiran” (dalam tanda petik) yang secara komunal masih memelihara dan memberlakukan hukum adat. Berkenaan dengan ini pula maka bisa kita fahami jika Réndra di dalam téks “Tradisi dalam Kebudayaan,” itu memusatkan perhatian kepada masyarakat adat atau tradisi yang masih tersisa. Ia antara lain menulis:

Di dalam masyarakat suku bangsa yang hukum adatnya lebih tinggi kedudukannya dari penguasa, rakyatnya lebih punya kepastian hidup karena dijamin oléh kepastian hukum. Kohési masyarakatnya lebih kokoh karena bersifat “dengan sendirinya” dan “suka réla.” Oléh karena itu, masyarakat seperti itu lebih sukar ditundukkan oléh penjajahan bangsa asing.

Sebaliknya suku-suku bangsa yang tradisinya tidak matang, hukum adatnya lemah atau bahkan punah, yang ada cuma penguasa yang mutlak kekuasannya, maka rakyatnya lemah, kurang dinamika, tanpa keadilan sosial ékonomi dan kohési dalam masyarakat artifisial dan mékanis. Jadinya meréka sangat lemah, dan akhirnya gampang dijajah bangsa asing.

Réndra, telah mengingatkan kita sejak lama. Sejumlah sajak, naskah dan pementasan drama, éséi-éséi, téks pidato, hingga aksi-aksinya di jalanan senantiasa membidik diménsi manusia di dalam ke-Indonesia-an.***

Cibolérang, 15 Novémber 2015

------------
1). Disusun sebagai pengantar perbincangan di dalam Séminar Nasional 80 TAHUN WS RENDRA: DALAM KENANGAN SAHABAT, 16 November 2015, di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Jl. Ir. H. Juanda no. 95, Ciputat, Jakarta 15412.
2) Dibacakan sebagai téks pidato kebudayan pada acara peresmian Pusat Kebudayaan Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, 3 Maret 2007, di Yogyakarta.
3) Téori yang menyatakan bahwa perkauman atau kemasyarakatan itu terdiri dari dua bagian: pangkal atau substruktur dan suprastruktur. Pangkal berkait dengan produksi - pekerja - kondisi pekerjaan - pengelolaan perburuhan - kepemilikan yang melandasi produksi kebutuhan hidup. Suprastruktur mencakup kebudayaan, adat, kebiasaan pola hidup, moda institusi, moda politik dan kepemimpinan, peran orang per orang dalam kemasyarakatan, ritual-ritual.
Pangkal melandasi kondisi suprastruktur, dan sebaliknya bisa juga suprastruktur mempengaruhi pangkal: siklus.
3) UU no. 22 tahun 1999: Désa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan Nasional dan berada di daérah Kabupatén
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Désa: disébut bahwa Désa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4) Hegemoni kultural, di dalam teori Marxist, diartikan sebagai dominasi budaya atas keragaman sosial yang dilakukan/terberlakukan oleh kelas “ruling” (the ruling class), yaitu meréka yang memanipulasi budaya (keyakinan, cara penjelasan kesemestaan, persépsi, nilai-nilai, dsb) — sehingga cara pandang kelas ruling ini menjadi cara pandang menyeluruh, bahkan diterima sebagai norma.